PASUNDAN EKSPRES – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendeklarasikan 46 Kabupaten/Kota di 23 Provinsi masuk kategori lengkap, Selasa (8/10).
Deklarasi ditandai dengan hand scanning oleh AHY didampingi dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, dan Pj. Gubernur Jawa Timur.
“Kalau sudah dikategorikan Lengkap artinya tidak boleh ada yang terlewat secara spasial. Ke-46 kota/kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah teregistrasi, dan telah terpetakan, sehingga tidak boleh ada gap, tidak boleh ada overlap,” kata AHY di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Kota Surabaya.
Baca Juga:Terbaru Hari Ini Harga Emas Antam Turun pada Kamis, 10 Oktober 2024
Suatu wilayah yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap, diharapkan dapat mendukung pembangunan di wilayah masing-masing.
“Kalau seluruh wilayah tanah di Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap no overlap, insyaallah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan daerah di mana pun dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Di awal kepemimpinan AHY, jumlah kabupaten/kota lengkap di Indonesia baru mencapai 13 kabupaten/kota. Kemudian pada 26 Maret 2024, AHY mendeklarasikan Cilegon sebagai kota lengkap, disusul Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 2 April 2024.
Selanjutnya, empat kabupaten di Provinsi Bali pada 21 Mei 2024 dan terakhir pada 30 Mei 2024 lalu, AHY mendeklarasikan 14 kota lengkap secara serentak di tujuh provinsi.
“Target sampai dengan akhir tahun ini 104 kabupaten/kota. Oleh karena itu, mari kita terus kejar target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 kota/kabupaten lengkap bahkan bisa over prestasi,” ucap AHY.
Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono meyakini kelengkapan data spasial yang kemudian diimplementasikan ke layanan Sertipikat Tanah Elektronik sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur.
“Dengan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik kami yakin bahwa kepastian hukum akan kepemilikan tanah semakin kuat. Masyarakat juga bisa menggunakan sertipikat itu untuk bisa berdaya bagaimana membuat permodalan untuk kemandirian dirinya juga bisa terlaksana,” kata Adhy Karyono.