PASUNDAN EKSPRES – Provinsi Jawa Barat akan segera memiliki dua gerbang tol baru di Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), yakni exit tol di KM 149 dan gerbang tol di KM 151. Rencananya, kedua gerbang tol ini akan mulai beroperasi pada awal tahun 2025. Kehadiran dua akses tol baru ini diharapkan mampu memperbaiki konektivitas menuju kawasan Gedebage di Kota Bandung serta wilayah-wilayah sekitarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono, menyampaikan bahwa pembukaan pintu tol ini sangat krusial dalam mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di Gedebage. Menurutnya, keberadaan pintu tol KM 149 dan gerbang tol KM 151 akan mengurangi beban lalu lintas di kawasan yang semakin padat tersebut.
“Pintu tol KM 149 akan difungsikan terlebih dahulu meskipun saat ini masih ada beberapa perbaikan struktural yang perlu diselesaikan,” ujar Bambang. Ia optimis bahwa proses perbaikan ini akan selesai sesuai jadwal, yaitu pada awal 2025. Adapun untuk gerbang tol KM 151, saat ini masih dalam tahap penetapan lokasi dan perencanaan teknis sosial.
Baca Juga:Cicilan KPR Sudah Lunas? Ini Langkah Penting yang Wajib Anda Lakukan!Demo Ojol 29 Agustus! Grab dan Gojek Tegaskan Layanan Tetap Beroperasi
Bambang juga menargetkan bahwa kedua gerbang tol ini akan beroperasi sepenuhnya pada 2025, bersamaan dengan proyek-proyek strategis nasional lainnya seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas di wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa tol ini juga akan menjadi jalur penting bagi masyarakat yang hendak menuju berbagai lokasi strategis seperti Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Masjid Raya Al Jabbar, kawasan perumahan dan bisnis Summarecon, serta Stasiun Kereta Cepat Whoosh Tegalluar.
Meski demikian, Bambang mengakui adanya tantangan terkait akses menuju gerbang tol KM 151, terutama dalam hal pelebaran Jalan Cimencrang yang saat ini masih berstatus sebagai jalan kota. “Pelebaran jalan ini sangat diperlukan untuk menampung peningkatan volume kendaraan, namun biaya pembebasan lahannya cukup tinggi,” ujarnya. Meski begitu, Bambang menegaskan bahwa pihaknya akan terus mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan ini, demi kelancaran proyek.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jasa Marga, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Herman optimistis bahwa dengan adanya kerjasama yang erat, seluruh program pembangunan di Jawa Barat dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran.