SUBANG-Kondisi keuangan Pemkab Subang nampaknya tengah tidak baik-baik saja. Sejumlah komponen belanja yang sebelumnya telah direncanakan terancam tidak dapat teralisasikan, karena minimnya anggaran.

Pemkab Subang akan memprioritaskan belanja mulai dari pembayaran listrik, air, telepon dan internet, tambahan penghasilan pegawai (TPP), belanja penunjang operiasonal (BPO), honor jasa kebersihan dan keamanan serta berbagai komponen prioritas lainnya.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Subang menyebut, saat ini uang di kas daerah tersisa Rp40 miliar. Sekretaris BKAD Subang, anggaran itu pun hanya diperuntukan untuk SKPD yang mengajukan kegiatan dari Dana alokasi Khusus dan DAU.

Dia mengatakan, perlu ada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar keuangan daerah stabil.

Sekda Subang sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke intansi pemerintahan perihal manajeman kas. Surat itu mengharuskan instansi untuk menggunakan skala prioritas anggaran.

Anggota Komisi II DPRD Subang, Acep Mulyana mengaku prihatin atas kondisi keuangan Pemkab Subang saat ini.

Dia menyampaikan, kondisi keuangan ini akan berdampak bukan hanya kepada PNS saja melainkan masyarakat Subang secara luas tersebut. Dia menduga, ada perencanaan yang kurang baik dan kurangnya memaksimalkan pendapatan.

Dia menyebut, pendapatan asli daerah yang minim membuat perencanaan kegiatan di APBD murni 2023 tidak sesuai ekspetasi.

Dia meminta kepada instansi yang memiliki tugas untuk mencari pendapatan asli daerah agar memaksimalkan kinerjanya. Sehingga pendapatan itu bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belanja.

Acep mengatakan, kondisi keuangan ini akan berimbas kepada masyarakat seperti kegiatan hibah, dan kegiatan – kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat.

“Nah ini bisa membuat masyarakat tidak percaya dengan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan,” tuturnya. (ygo/ysp)