Terlepas dari perbedaan pandangan ini, perdebatan tentang pelanggaran etika tetap menjadi perhatian. Jika MK hanya berfokus pada formalitas, itu bisa berarti mengabaikan dugaan pelanggaran etika atau ketidakadilan yang mungkin tidak mudah diukur secara kuantitatif. Hal ini menimbulkan dilema bagi MK: mengikuti pendekatan kuantitatif yang ketat atau mempertimbangkan aspek kualitatif dan moralitas dalam pengambilan keputusan.
Kedua permohonan dari pasangan capres-cawapres 01 dan 03 setidaknya mewakili hampir 50 persen suara pemilih Indonesia. Oleh karena itu, mengabaikan argumen kualitatif bisa berarti mengabaikan tuntutan keadilan substansial. Dari sudut pandang ini, MK memiliki tanggung jawab besar untuk membuat keputusan yang adil dan tidak hanya berfokus pada angka.
Dalam konteks ini, pemikiran Thomas Aquinas, yang merujuk pada prinsip-prinsip Aristoteles, masih relevan. Aquinas menyatakan bahwa hakim tidak boleh hanya berdasarkan hukum yang tertulis; hakim harus melihat keadilan yang terkandung dalam hukum dan menggunakan prinsip ekuitas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil. Ini adalah tugas yang tidak mudah bagi MK dalam menangani sengketa hasil pilpres 2024, tetapi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik pada sistem hukum dan demokrasi.