Dampak dari kebijakan ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemilik kendaraan yang terkena larangan, tetapi juga oleh industri otomotif dan dealer-dealer kendaraan. Jika kendaraan dengan kapasitas mesin besar tidak lagi dapat membeli BBM bersubsidi, ini bisa memengaruhi daya beli konsumen terhadap kendaraan-kendaraan dengan spesifikasi tersebut. Produsen mobil mungkin perlu menyesuaikan strategi mereka, baik dengan mempromosikan model-model dengan kapasitas mesin lebih kecil atau dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik yang lebih hemat energi dan tidak tergantung pada subsidi BBM.
Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Dengan pengetatan ini, pemerintah berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi BBM, yang selama ini menjadi beban besar bagi anggaran negara.
Sebagai tambahan, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam transisi energi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan dengan mesin besar diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan mendorong adopsi kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan di masa mendatang.
Baca Juga:Wajib Tahu! Aturan Baru dan Cara Perpanjang SIM dan STNK di September 2024Waspada! Inilah Daftar Nama Lain untuk Daging Babi di Produk Makanan
Peraturan ini, meskipun kontroversial, dianggap penting untuk mencapai tujuan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keberlanjutan subsidi dan mengarahkan masyarakat pada pilihan transportasi yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya sosialisasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memahami dan menerima perubahan ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan ekonomi yang lebih stabil.