Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), merokok masih menjadi kebiasaan yang cukup umum di Indonesia, terutama di kalangan laki-laki dewasa. Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan akan ada penurunan angka perokok aktif di tanah air.
Latar Belakang Aturan
Pemerintah Indonesia telah lama berupaya menekan angka perokok melalui berbagai regulasi dan kampanye kesehatan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi perokok di Indonesia masih cukup tinggi, dengan sekitar 33% dari populasi dewasa merupakan perokok aktif.
Langkah terbaru ini sejalan dengan tujuan nasional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang berhubungan dengan merokok. Studi menunjukkan bahwa kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis.
Baca Juga:3 Penyebab Fatal Penyakit Ginjal Stadium Akhir! Kenali Gejalanya dan Cara MenghindarinyaPemerintah Tetapkan Kriteria Pengguna BBM Bersubsidi Langkah Baru Mengatur Pemakaian BBM Bersubsidi
Untuk memastikan efektivitas peraturan ini, diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak terkait. Pemerintah melalui instansi terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memantau pelaksanaan aturan ini di lapangan.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kebijakan ini dengan melaporkan pelanggaran yang mereka temui. Partisipasi aktif dari masyarakat akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari bahaya rokok.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka perokok di Indonesia. Dengan adanya larangan penjualan rokok eceran per batang, pembatasan lokasi penjualan, serta pengetatan aturan penjualan online, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat dan melindungi generasi muda dari bahaya merokok.
Keberhasilan implementasi peraturan ini akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Semua pihak diharapkan dapat mendukung kebijakan ini demi kesehatan dan kesejahteraan bersama.