Quo Vadis Implementasi SDGs terhadap UMKM, Satu Kesatuan untuk Hapus Kesenjangan

Quo Vadis Implementasi SDGs terhadap UMKM, Satu Kesatuan untuk Hapus Kesenjangan
0 Komentar

Sedangkan, angka 50-70 persen merupakan UMKM yang juga terdampak tetapi masih berinovasi agar tetap terus berjalan. Dari sumber lain, Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Teten Masduki mengatakan bahwa sekitar 47 persen UMKM di Indonesia sudah gulung tikar akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini. (Bisnis.com, 2020).

Melihat fenomena dan masih tingginya angka 30 persen yang berdampak pada berhentinya suatu UMKM, membuat penulis untuk tergerak agar dapat berperan aktif dengan membantu memberikan solusi yang nyata dalam memerangi permasalahan yang terjadi saat ini. Sebagai mahasiswa geografi, saya memiliki keinginan agar ikut menyukseskan agenda NAWACITA yang menjadi acuan pembangunan nasional sebagai arah utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SDGs sebagai agenda pembangunan global merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan atau goals yang sebagian besar merupakan indikator pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah.

Baca Juga:Bagaimana Peran Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi pada Presidensi G20 Berdasarkan Bonus Demografi di Indonesia?BPJS Ketenagakerjaan jadi Perwakilan Indonesia di ARA

Jika menengok angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya untuk satu dekade ke belakang, Indonesia selalu stabil dengan angka tiga sampai lima persen. Namun, angka pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, juga kesenjangan. Buktinya saja, sampai detik ini kita masih melihat gelandangan berusaha bertahan hidup di jalan, pengemis yang wara-wiri menghiasi kerasnya kehidupan, tunawisma yang kepanasan dan kelaparan. Itu semua bukanlah keberagaman, melainkan kesenjangan.

Lalu, sebenarnya siapa yang menikmati angka pertumbuhan ekonomi negara itu? Apalagi hal ini semakin diperburuk dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang bisa dikatakan mendukung agar investor asing masuk. Padahal, tujuan pertumbuhan ekonomi sendiri adalah menciptakan kesejahteraan, bukan memberi ruang kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka pembangunan suatu negara bisa ikut membaik. Di atas kertas, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dikatakan baik, tetapi belum cukup baik untuk menjadi senjata pembangunan nasional.

Karenanya, sektor UMKM dituntut untuk menjadi pionir pembangunan nasional. Layaknya pahlawan yang berjuang dengan tumpah darah melawan penjajahan, UMKM pun berperang melawan kesenjangan. Jadi, dengan adanya SDGs, seharusnya peran UMKM bisa lebih lagi dalam membantu mencapai tujuan pembangunan nasional.

0 Komentar