PASUNDAN EKSPRES – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso, mengkritik kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dianggapnya seperti “macan ompong”. Menurut Santoso, banyak laporan dari PPATK yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, meski telah mengungkap transaksi mencurigakan di berbagai sektor kejahatan.
Kritik Tajam dalam Rapat Kerja
Kritik ini disampaikan oleh Santoso dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK yang digelar di Gedung DPR pada Rabu siang. Santoso menegaskan bahwa selama ini PPATK telah banyak melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan berbagai kejahatan, mulai dari pencucian uang, narkoba, hingga tambang ilegal. Bahkan, laporan terbaru menyebutkan keterlibatan lebih dari 1.000 anggota legislatif DPR dan DPRD dalam transaksi judi online.
“PPATK seperti macan ompong. Banyak laporan yang mereka sampaikan tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum,” ungkap Santoso dengan nada kecewa dalam sidang Rapat Komisi III DPR, Rabu 26 Juni 2024.
Baca Juga:Viral! Orang Ini Bagikan Jalur Distribusi Narkoba di Indonesia!Membongkar Mitos Sapi Lemah! Fakta Sejarah dan Kekuatan Sebenarnya
Berbagai Sektor Kejahatan
Selama bertahun-tahun, PPATK telah menjadi ujung tombak dalam melacak transaksi keuangan yang mencurigakan dan berpotensi terkait dengan aktivitas ilegal. Laporan-laporan ini mencakup berbagai sektor kejahatan yang kompleks, seperti:
1. Pencucian Uang: Aktivitas pencucian uang sering kali melibatkan jaringan kejahatan yang luas dan rumit. PPATK telah melaporkan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kegiatan ilegal.
2. Narkoba: Transaksi keuangan yang terkait dengan perdagangan narkoba menjadi salah satu fokus utama PPATK. Laporan mengenai aliran dana dari bisnis narkoba sering kali disampaikan kepada penegak hukum.
3. Tambang Ilegal: Sektor tambang ilegal juga menjadi perhatian PPATK. Laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan di sektor ini sering kali mengungkap praktik ilegal yang merusak lingkungan dan ekonomi negara.
4. Judi Online: Temuan terbaru yang mencuat adalah keterlibatan lebih dari 1.000 anggota legislatif dalam transaksi judi online. Laporan ini menunjukkan betapa luasnya masalah perjudian ilegal di kalangan pejabat publik.
Kekecewaan Terhadap Aparat Penegak Hukum
Santoso menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang dianggapnya kurang responsif terhadap laporan-laporan PPATK. Menurutnya, seharusnya laporan-laporan ini dapat dijadikan dasar untuk tindakan lebih lanjut dalam menegakkan hukum dan mencegah kejahatan.