Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait lainnya, diharapkan untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan guna mengatasi masalah ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memperbaiki citra lembaga legislatif di mata publik.
Skandal judi online di kalangan DPR menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Dengan pendapatan yang besar, seharusnya anggota dewan bisa lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat, bukan terlibat dalam aktivitas ilegal yang merusak citra lembaga.
Dalam konteks ini, peran media dan masyarakat sangat penting untuk terus mengawasi dan menuntut transparansi dari para pejabat publik. Hanya dengan begitu, kita bisa berharap adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat dipulihkan.