PASUNDAN EKPRES- Muhajir Effendy, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), menyuarakan harapannya untuk segera menemukan solusi bagi masalah tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), yang baru-baru ini memicu kericuhan.
Ia juga menegaskan bahwa mencari investor untuk pengembangan Rempang Eco-city bukanlah tugas yang mudah, namun dengan adanya investor yang tertarik, hal ini sebenarnya menjadi peluang.
Solusi untuk Masalah Tanah di Pulau Rempang
“Diharapkan ada solusi yang dapat memuaskan semua pihak. Penerimaan investor adalah hal yang tidak mudah pada saat ini, jadi ini merupakan peluang,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy di kantornya, Rabu (13/9/2023).
Baca Juga:7 Fakta Unik Israel yang Membuatnya MenarikLirik Lagu Halo-halo Bandung Diduga Dijiplak Malaysia
Muhadjir berbagi pengalamannya tentang kerumitan negosiasi saat penandatanganan kerja sama investasi Rempang Eco-city di Chengdu, China. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi saat ini harus tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Saya hadir saat penandatanganan di China, di Chengdu, dan saya tahu seberapa sulitnya negosiasi. Namun, jika ini berkaitan dengan masyarakat, maka aspirasi masyarakat juga harus didengar, dan kami harus mencari solusi bersama. Yang penting, kita harus menemukan titik temu,” ujar Muhadjir.
“Iya, investasi harus tetap berjalan, tetapi kami juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengomentari demonstrasi warga yang menolak proyek pengembangan Pulau Rempang, Batam. Jokowi mengatakan bahwa komunikasi kepada warga kurang baik, yang pada gilirannya memicu kericuhan.
“Kurangnya komunikasi, menurut saya. Saya pikir jika warga diajak berbicara dan diberikan solusi, hal ini bisa diatasi,” kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).
Jokowi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya telah ada kesepakatan mengenai relokasi warga, tetapi kesepakatan tersebut tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat.
“Sebenarnya, sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberikan lahan seluas 500 meter persegi beserta rumah tipe 45, tetapi ini tidak disampaikan dengan baik, sehingga timbul masalah,” ujar Jokowi.
Baca Juga:Menteri Pertahanan Israel Tuduh Iran Bangun Bandara di Lebanon Buat Serang NegaranyaPenetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, Ini Daftarnya
Ketegangan terkait masalah tanah di Pulau Rempang adalah isu yang membutuhkan penanganan dengan bijak, yang mencakup baik pendekatan investasi maupun pemahaman akan aspirasi masyarakat setempat. Semoga solusi yang dapat memuaskan semua pihak dapat ditemukan dalam waktu dekat.