Cak Imin mengatakan mayoritas kelompok politik menolak peraturan ini. Namun, saat ini baru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan penolakannya terhadap RUU DKJ.
Ketua Umum PKB ini juga menegaskan, pemimpin daerah yang dipilih dengan hak prerogratif presiden hanya membahayakan institusi demokrasi, dan ruang demokrasi yang tercipta saat ini akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
“Ya itu bahaya, bahaya apabila dalam posisi yang menuju persiapan demokrasi yang lebih baik, harus diberi ruang yang lebih baik lagi,” ungkapnya.
Baca Juga:Nama Gubernur Jakarta di Tangan Presiden? Anies Angkat BicaraCobain Resep Donat Ragi Tanpa SP
Sementara itu, Achmad Baidowi alias Awiek menegaskan, proses demokrasi akan tetap terjaga meski Pilkada Jakarta ditiadakan di kemudian hari. Menurut dia, banyak calon gubernur dan wakil gubernur yang bersaing memperebutkan usulan DPRD.
“Jadi tidak sepenuhnya proses demokrasi hilang, karena demokrasi itu tidak harus bermakna pemilihan langsung. Pemilihan tidak langsung juga bermakna demokrasi, jadi ketika DPRD mengusulkan yaitu proses demokrasinya di situ,” ungkapnya.
Mengutip dari Content Creator bernama “Saeful Zaman”
Dan yang bikin hot nya lagi, ditambah lagi dengan pendapat dan komentar dari seorang youtuber/content creator bernama Saeful Zaman,
Situasi yang semakin memanas nih jadinya dari sini.
Mendengarnya saja sudah luar biasa sekali ini, tentu kebenarannya harus ditelusuri lagi benar tidak ya, tapi ini benar-benar mengerikan, makin brutal, apakah karena memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan? mumpung masih punya kuasa, dan kabarnya kaisang mau didorong maju jadi gubernur Jakarta, betul-betul luar biasa.